Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa guru sebagai wajah atau cerminan pegawai negeri sipil diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
Dalam kesempatan itu, Bupati meminta kepada Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi kinerja guru yang ada di Kabupaten Pekalongan sekalipun guru yang sudah bersertifikasi. “Saya akan minta guru yang sudah mendapatkan sertifikasi untuk dievaluasi kinerjanya setiap tahun,” ungkap Bupati.
“Sehingga tidak ada istilah yang penting sudah dapat sertifikasi dengan memperoleh gaji yang sepadan. Bagi saya tidak seperti itu, tapi justru bagaimana seorang guru yang bersertifikasi itu bisa memberikan bukti yang konkrit dalam kinerjanya,” imbuhnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Pekalongan itu juga meminta kepada Dinas Pendidikan untuk fokus pada tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, Dinas Pendidikan diharapkan dapat membenahi tata kelola administrasi kepegawaian yang ada agar tertata dengan baik.
Bupati di hadapan puluhan anggota PGRI Kecamatan Kedungwuni yang hadir pada acara tersebut meminta Dinas Pendidikan untuk membuat kriteria yang jelas dan pasti tentang pendirian sekolah-sekolah swasta. Hal itu menurut Bupati agar jangan sampai ada yayasan yang membuat sekolah dengan mengangkat guru-guru tanpa sebuah ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
Kepada Camat, Bupati menghimbau untuk tahu semua yang terjadi di wilayahnya. Karena, menurut Bupati, Camat itu kantornya seluas kecamatan yang dipimpinnya. “Di era saya, para Camat saya minta juga harus tahu prestasi pendidikan baik guru maupun muridnya, Camat juga harus tahu berapa sawah yang puso akibat wereng dan sebagainya,” ujar Bupati.
Di akhir sambutan, Drs. H. A. Antono, M.Si mengajak kepada seluruh guru yang ada di Kabupaten Pekalongan untuk membangkitkan kembali jiwa guru sebagai seorang pendidik dan sebagai panutan dalam masyarakat, seperti tahun-tahun dahulu dimana seorang guru begitu terhormat kedudukannya, begitu dihargai dan dipatuhi.
Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Pekalongan yang sekaligus Kepala Dinas Pendidikan Drs. Tri Panji Irianto, MM dalam sambutan menyampaikan bahwa guru PNS sebanyak 6.742 orang. Namun, hanya 6.139 yang menjadi anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Penyebabnya, sekitar 500 guru masih berstatus CPNS. “Dari jumlah guru tersebut, yang telah mendapatkan tunjangan profesi atau sertifikasi sebanyak 2.294 orang. Terdiri atas 2.095 guru PNS dan 198 guru swasta,” terangnya.
Kepala Dindik menjelaskan bahwa setelah disertifkasi seorang guru harus benar-benar menunjukkan peningkatan kinerjanya. “Dindik saat ini sedang menyiapkan evaluasi bagi para guru yang sudah mendapatkan sertifikasi,” ungkap Panji.
“Sering muncul kecemburuan di kalangan guru karena tunjangan ini dianggap tidak didukung dengan perilaku dan kinerja yang lebih baik, disiplin, inovatif dan sifat yang kreatif,” imbuhnya.
Sebagai penghujung acara adalah ceramah yang disampaikan oleh salah satu Dosen STAIN Pekalongan yaitu Muslik Khusain, M.Ag. Dimana dalam ceramahnya beliau menyampaikan tiga variable terkait kinerja, yaitu tingkat kehadiran, prestasi siswa, dan evaluasi kinerja guru untuk membangun budaya belajar di sekolah.
Acara halal bihalal persatuan guru di Kecamatan Kedungwuni itu selain dihadiri Bupati, tampak hadir antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. H. Umaidi, M.Si, Staf Ahli Bupati Drs. Mujiyanto, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan Drs. H. Tri Panji Irianto, MM., Camat Kedungwuni Drs. Muhlisin dan Muspika Kecamatan Kedungwuni serta puluhan anggota PGRI Kecamatan Kedungwuni. (di2k/humas setda).
Situs Pemda Kab. Pekalongan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar